Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN KEMAKMURAN MASJID AL FAJAR

 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh.

(QS. Ash-Saff, ayat 4)

 
 BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

JENIS ANGGOTA

  1. Anggota Masjid Al Fajar terdiri dari :
    1. a.       Anggota Biasa, adalah Warga muslim, yang berdomisili atau bertempat tinggal di lingkungan Masjid Al Fajar Perumahan Keboncandi Permai Karangsentul Gondangwetan Pasuruan.
    2. Anggota Struktural, adalah Warga muslim, yang berdomisili atau bertempat tinggal di lingkungan Masjid Al Fajar Perumahan Keboncandi Permai Karangsentul Gondangwetan Pasuruan dan menjadi Ta’mir dan/atau Nadzir.
  2. 2.        Status keanggotaan gugur bila meninggal dunia.

 

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

 

  1. Keanggotaan organisasi ini bersifat terbuka bagi setiap warga muslim di lingkungan Masjid Al Fajar yang berada di Perumahan Keboncandi Permai Karangsentul Gondangwetan Pasuruan.
  2. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan organisasi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

 

Pasal 3

HAK ANGGOTA

 

  1. Anggota berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Takmir.
  2. Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.
  3. Anggota berhak menjadi anggota struktural berdasarkan kemampuannya.
  4. Anggota struktural yang diberhentikan berhak menuntut keadilan dalam Musyawarah Umum.

 

Pasal 4

KEWAJIBAN ANGGOTA

 

  1. Menjaga nama baik organisasi, Masjid Al Fajar dan Jama’ahnya.
  2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan “BKM AL FAJAR”.
  3. Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan serta keputusan hasil Musyawarah Umum “BKM AL FAJAR”.

 

 

BAB II

ORGANISASI

 

Pasal 5

NADZIR

 

  1. Nadzir adalah perseorangan atau organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
  2. Syarat-syarat menjadi Nadzir perseorangan dan organisasi:
    1. Warga negara Indonesia.
    2. Beragama Islam.
    3. Dewasa.
    4. Amanah.
    5. Mampu secara jasmani dan rohani.
    6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
    7. organisasi atau badan hukum bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
    8. Tugas dan kewajiban nadzir
      1. Melakukan inventarisir dan pengadministrasian harta benda wakaf.
      2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan  tujuan, fungsi dan peruntukannya.
      3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
      4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia (BWI).
      5. Menyimpan lembar kedua salinan akte ikrar wakaf.
      6. Memelihara, memanfaatkan tanah wakaf dan berusaha meningkatkan hasil.
      7. Melakukan evaluasi, revisi dan penyempurnaan rencana program kerja ta’mir dengan mempertimbangkan masukan dari mukhtasyar, pada saat laporan berkala ta’mir, musyawarah kerja dan musyawarah umum.

 

 

Pasal 6

MUKHTASYAR

  1. Berhak memberi saran, nasehat dan pendapat tentang kegiatan “BKM AL FAJAR”.
  2. Jumlah anggota mukhtasyar sedikit-dikitnya 3(tiga) orang.
  3. Jika di pandang perlu adanya penambahan anggota, maka hal itu dapat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Mukhtasyar.

 

 

 

 

 

Pasal 7

TA’MIR.

  1. Merupakan pelaksana kebijakan yang digariskan nadzir.
  2. Menyusun, membentuk dan menetapkan kepengurusan organisasi ta’mir berdasarkan kebutuhan dan peruntukannya.
  3. Ketua Ta’mir adalah sekaligus Ketua Umum “BKM AL FAJAR”  merupakan pimpinan tertinggi organisasi yang dipilih melalui Musyawarah Umum dan disahkan oleh Pimpinan Musyawarah Umum.
  4. Melaporkan setiap kegiatan “BKM AL FAJAR”  secara berkala kepada nadzir.
  5. Syarat-syarat menjadi Ta’mir:
    1. Seorang muslim dan mukmin.
    2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang agama dan organisasi.
    3. Berdomisili di lingkungan Masjid Al Fajar Perumahan Keboncandi Permai Desa Karangsentul Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
    4. Tidak boleh merangkap menjadi ta’mir pada organisasi lain yang sejenis.
    5. Hak Ketua Ta’mir :
      1. Berhak menetapkan kebijakan strategis dan mengambil keputusan yang dianggap perlu sesuai dengan AD/ART, pedoman dasar serta peraturan organisasi lainnya setelah mendengarkan pertimbangan Nadzir.
      2. Berhak memimpin dan mewakili kepentingan organisasi sesuai dengan fungsinya.
      3. Berhak menggunakan fasilitas dan potensi organisasi dengan cara yang benar.
      4. Berhak mendirikan, memilih dan melantik lembaga/badan beserta pengurus di bawah koordinasinya dengan mempertimbangkan suara dan kemaslahatan anggota.
      5. Kewajiban Ketua Umum Takmir :
        1. Berkewajiban menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Takmir (RKT).
        2. Berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepengurusannya kepada Musyawarah Umum “BKM AL FAJAR”.
        3. Melaksanakan koordinasi organisasi.
        4. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Pedoman Dasar, Keputusan Musyawarah dan Rapat Koordinasi Ta’mir serta peraturan organisasi lainnya.
        5. Memberikan laporan pertahunan pada Musyawarah Umum.

 

Pasal 8

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

 

  1. Pemberhentian dan Pergantian Takmir antar waktu terjadi karena sebelum masa kepengurusan berakhir yang bersangkutan:
  2. Mengundurkan diri secara tertulis;
  3. Pindah domisili; (dijelaskan)
  4. Diberhentikan;
  5. Tidak menjalankan tugas selama 12 bulan (1 tahun) secara berturut-turut;
  6. Meninggal dunia.
    1. Pergantian antar waktu bagi Ketua Ta’mir, karena salah satu sebab seperti pada ayat (1) di atas, maka pergantiannya dibahas pada Musyawarah Kerja untuk memutuskan pejabat pengganti sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Umum.
    2. Sebelum dilakukan Musyawarah Kerja, maka yang bertindak sebagai pejabat sementara adalah wakil ketua yang ditunjuk.
    3. Pergantian antar waktu Ta’mir (selain Ketua) dilakukan dalam musyawarah kerja dan bila dipandang mendesak oleh Ketua umum, maka ia berwenang melakukan pergantian.

BAB III

PEMBENTUKAN KETUA TA’MIR

 

Pasal 9

pembentukan ketua ta’mir masjid “AL FAJAR”  diselenggarakan oleh tim formatur yang dibentuk oleh NADZIR.

  1. Tim formatur beranggotakan: muktasyar dan anggota biasa (jamaah aktif)  sejumlah 7 (tujuh) orang.
  2. Penjaringan ketua ta’mir di ambil dari keanggotaan struktural dan atau anggota biasa.
  3. Syarat-syarat menjadi Ketua Ta’mir:
    1. Seorang muslim dan mukmin.
    2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang agama dan organisasi
    3. Berdomisili di lingkungan Masjid Al Fajar Perumahan Keboncandi Permai Desa Karangsentul Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.
    4. Tidak boleh merangkap menjadi ketua ta’mir pada organisasi lain yang sejenis.

 

Pasal 10

apabila tim formatur menemukan atau tidak menemukan kesepakatan dalam musyawarahnya, maka penetapan ketua ta’mir diserahkan / dikembalikan kepada Nadzir untuk dapat ditetapkan sebagai ketua ta’mir.

 

 

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 11

pembentukan personil dalam struktur organisasi ta’mir di lakukan oleh ketua ta’mir terpilih atas persetujuan Nadzir.

 

Pasal 12

bentuk struktur organisasi ta’mir masjid “AL FAJAR”  adalah sebagai berikut:

  1. Ketua
  2. Wakil ketua I
  3. Wakil ketua II
  4. Wakil ketua III
  5. Sekretaris I & II
  6. Bendahara I & II
  7. Penetapan bidang-bidang berdasarkan kebutuhan.

 

Pasal 13

uraian kerja dan struktur organisasi secara rinci di uraikan dalam aturan tambahan.

 

 

BAB V

MASA BAKTI PENGURUS

 

Pasal 14

Masa bakti pengurus ta’mir masjid “AL FAJAR” berlaku  3 tahun, terhitung sejak ditetapkannya kepengurusan tersebut, dan dapat dipilih kembali

 

BAB VI

PERMUSYAWARAHAN

           

Pasal 15

MUSYAWARAH UMUM

 

Status dan Ketentuan Musyawarah Umum

  1. Musyawarah Umum merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam organisasi.
  2. Musyawarah Umum diselenggarakan setiap satu tahun sekali atas undangan ketua umum “BADAN KEMAKMURAN MASJID AL FAJAR (BKM AL FAJAR)”.
    1. Musyawarah Umum dihadiri oleh seluruh anggota “BKM AL FAJAR” ditambah dengan undangan khusus, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dihadiri ½ dari anggota yang hadir.
    2. Jika syarat ½  dari yang hadir tidak terpenuhi, maka musyawarah umum ditunda sampai jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
    3. Jika telah dilakukan penundaan sampai batas waktu seperti pada ayat 4, dan ternyata syarat kuorum belum terpenuhi juga, maka berapapun jumlah anggota yang hadir ditetapkan sebagai kuorum.
    4. Sebelum pengurus baru terpilih, maka pengurus lama tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.

 

Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Umum

  1. Laporan pertanggung jawaban kepengurusan ta’mir.
  2. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus sampai kepengurusan dinyatakan berakhir dan digantikan dengan kepengurusan yang baru.
  3. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Rencana Kerja Takmir, Pedoman-pedoman Pokok dan Kebijaksanaan Organisasi.
  4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum “BKM AL FAJAR” dan pengurus lainnya.
  5. Menetapkan dan mengesahkan program kerja pengurus harian ta’mir pertahun berjalan.
  6. Mengevaluasi program kerja ta’mir pertahun berjalan.
  7. Menetapkan dan mengesahkan ketua ta’mir masjid.
  8. Menetapkan putusan-putusan penting lainnya.

 

Pasal 16

MUSYAWARAH LUAR BIASA

 

  1. 1.        Status dan Ketentuan Musyawarah Luar Biasa
  2. Musyawarah Luar Biasa adalah sidang yang diselenggarakan atas usulan Nadzir apabila terjadi penyimpangan terhadap AD/ART.
  3. Musyawarah Luar Biasa dihadiri oleh oleh seluruh anggota “BKM AL FAJAR”, dengan ketentuan sekurang-kurangnya dihadiri ½ dari yang hadir.
  4. Jika syarat ½  dari yang hadir tidak terpenuhi, maka musyawarah luar biasa ditunda sampai jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
  5. Jika telah dilakukan penundaan sampai batas waktu seperti pada ayat 3, dan ternyata syarat kuorum belum terpenuhi juga, maka berapapun jumlah anggota yang hadir ditetapkan sebagai kuorum.

 

  1. Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Luar Biasa
    1. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan AD/ART.
    2. Keputusan Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuatan hukum sama dengan ketetapan Musyawarah Umum.
    3. Keputusan Musyawarah Luar Biasa tidak boleh menyimpang dari AD/ART.
    4. Keputusan Musyawarah Luar Biasa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Umum.

 

Pasal 17

MUSYAWARAH KERJA

 

Musyawarah yang dilakukan oleh seluruh pengurus ta’mir masjid

  1. Musyawarah Kerja diadakan sedikit-dikitnya enam bulan sekali (satu semester) untuk :Musyawarah Kerja dipimpin oleh Ketua Ta’mir (Ketua Umum “BKM AL FAJAR”).
    1. Menyusun Rencana Kerja Ta’mir (RKT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja ta’mir selama satu tahun.
    2. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Takmir selama satu tahun dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja selama satu tahun.
    3. Menyusun program kerja jangka pendek 1 (satu) tahun, jangka menengah 2 (dua) tahun, jangka panjang 3 (tiga) tahun “BKM AL FAJAR”.
    4. Mengadakan evaluasi pada masing-masing bidang selama satu semester.
    5. Musyawarah Kerja dihadiri oleh Ta’mir dan dihadiri Nadzir/Muktasyar apabila di anggap perlu.

 

Pasal 18

RAPAT KOORDNASI BIDANG

Musyawarah yang dilakukan masing-masing bidang yang di hadiri seluruh anggota bidang

  1. Musyawarah dilaksanakan setiap triwulan (tiga bulan) sekali.
  2. Musyawarah untuk menyusun rencana anggaran belanja ta’mir masjid pada masing-masing bidang.
  3. Musyawarah untuk menyusun program kerja ta’mir masjid pada masing-masing bidang.

 

Pasal 19

Aturan dalam menjalankan musyawarah secara rinci diuraikan dalam aturan tambahan.

 

BAB VIII      

PERUMUSAN PROGRAM KERJA

 

Pasal 20

Rencana program kerja dirumuskan oleh masing-masing bidang dalam musyawarah koordinasi bidang.

 

Pasal 21

Rencana program kerja yang sudah dirumuskan dalam musyawarah koordinasi bidang, dibicarakan kembali dalam musyawarah kerja.

 

Pasal 22

Rencana program kerja yang telah dirumuskan dalam musyawarah kerja disampaikan dalam musyawarah umum untuk dibuat sebuah keputusan.

 

 

 

 

 

BAB IX         

PEMBENDAHARAAN

Pasal 23

Pendanaan “BKM AL FAJAR” dapat diperoleh melalui:

  1. Donatur bulanan.
  2. Infaq shodaqoh.
  3. Jariyah keliling.
  4. Jariyah khusus.
  5. Bidang usaha yang halal.
  6. Lembaga donator yang tidak mengikat.

 

Pasal 24

Komposisi prosentase penggunaan dana “BKM AL FAJAR”  adalah sebagai berikut

  1. Kesekretariatan, organisasi, dan bendahara  10 %.
  2. Pembangunan 70 %.
  3. Keagamaan 10 %.
  4. Sarana dan prasarana 10 %.
  5. Komposisi dapat berubah dan disesuaikan dengan melihat kepentingan dan kebutuhan.

 

BAB X

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

 

Pasal 25

Kagiatan organisasi ”BKM AL FAJAR”  adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kegiatan remaja masjid  sesuai uraian tugas bidang remaja masjid.
  2. Melaksanakan kegiatan kehumasan  sesuai uraian tugas bidang humas dan media Informasi.
  3. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai uraian tugas bidang pendidikan.
  4. Melaksanakan kegiatan sosial sesuai uraian tugas bidang sosial.
  5. Melaksanakan kegiatan kemuslimatan sesuai uraian tugas bidang muslimat.

 

Pasal 26

kegiatan keagamaan “BKM AL FAJAR” adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kegiatan da’wah sesuai uraian tugas bidang da’wah.
  2. Melaksanakan kegiatan peribatadan sesuai uraian tugas bidang peribadatan.

 

Pasal 27

Kegiatan sarana, prasarana dan keamanan adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kegiatan sarana dan prasaran sesuai uraian tugas bidang sarana dan prasarana.
  2. Melaksanakan kegiatan keamanan sesuai uraian tugas bidang keamanan.

 

Pasal 28

“BKM AL FAJAR” dapat menyelenggarakan bidang usaha sebagai berikut:

  1. Membentuk jaringan usaha yang dapat memberikan kontribusi terhadap masjid.
  2. Membantu kegiatan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap masjid.
  3. Mendirikan yayasan yang bertujuan untuk perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap masjid.
  4. Seluruh kegiatan bidang usaha dibicarakan dalam musyawarah umum untuk mendapatkan persetujuan.

 

 

 

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 29

 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Umum dan dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½  dari jumlah peserta yang hadir.

 

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 30

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

  1. “BKM ALA FAJAR” hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Umum yang dihadiri oleh seluruh anggota.
  2. Usul pembubaran “BKM AL FAJAR” dapat diterima oleh Musyawarah Umum jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3  dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Usul pembubaran “BKM AL FAJAR” dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3  dari jumlah anggota yang hadir, dengan pernyataan tertulis.
  4. Keputusan pembubaran “BKM AL FAJAR” dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3  dari jumlah anggota yang hadir.
  5. Setelah “BKM AL FAJAR” dibubarkan, maka kehartabendaan “BKM AL FAJAR” diselesaikan sesuai dengan ketetapan Musyawarah Umum.
  6. Pelaksanaan penyelesaian kehartabendaan tersebut pada ayat 5 (lima) dilakukan oleh Nadzir.

 

 

BAB XII

IDENTITAS DAN LAMBANG

 

Pasal 31

“BADAN KEMAKMURAN MASJID AL FAJAR” berkedudukan di Masjid Al Fajar yang berdiri disebidang tanah wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.13.14.15/HK.034/03/VI/2007 bertempat di Perumahan Keboncandi Permai Blok F/G Desa Karangsentul Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

.

 

Pasal 32

Lambang “BADAN KEMAKMURAN MASJID AL FAJAR” adalah:

 

 

 

 

 

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 23

ATURAN TAMBAHAN

 

  1. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjelasan dari Anggaran Dasar “BKM AL FAJAR”
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga.
  3. Peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan lembaga-lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan secara resmi.

 

BAB XIV

PENUTUP

 

Pasal 24

HAL-HAL LAIN DAN PEMBERLAKUAN

 

  1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini di kemudian hari maka akan direvisi melalui amandemen dalam Musyawarah Umum.
  2. Ketentuan yang dimaksud ayat satu tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan di Gondangwetan pada hari ……………. 1433 H bertepatan dengan ………………… 2012 M.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Gondangwetan

Pada Tanggal  : 20      Mei      2012M.

                                                                                                                               28 Jum. Akhir 1433H.

 

 

BADAN KEMAKMURAN MASJID AL FAJAR

 

H. MUHAMAD HASAN ABRARI. S.Sos                                            AHMAD SUBEKTI 

       Ketua Umum “BKM AL FAJAR”                                                               Sekretaris

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s